JAKARTA, SpiritKawanua.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 672.937.948.560 (Rp 672 miliar) untuk bantuan pelaksanaan program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut usulan tambahan anggaran ini sudah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Nusron menjelaskan dalam hal bantuan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, pihaknya bertugas menerbitkan sertifikat tanah dan hak guna bangunan agar penerima manfaat bisa mendapatkan kepastian hukum.
“Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah, diprioritaskan pada daerah yang tingkat sertifikatnya masih rendah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, termasuk juga Jakarta ini,” paparnya.
“Karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta, kebutuhan anggaran tambahannya menyelesaikan target 3 juta rumah, kurang lebih sekitar Rp 672 miliar,” jelas Nusron lagi.
Di luar itu, Nusron melaporkan sepanjang 2026 ini Kementerian/Badan yang dipimpin olehnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9,49 triliun. Namun pagu anggaran tersebut kemudian dipangkas untuk efisiensi sebesar Rp 551,65 miliar.
“Blokir dan alokasi direktif presiden sebesar Rp 551.649.863.000 sehingga paku yang efektif adalah Rp 8.897.697.102.000,” jelas Nusron.
Dari jumlah itu, menurutnya penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tiga bulan pertama 2026 mencapai 20,10% yang terdiri dari pelaksanaan program pelayanan pertanahan, pelayanan penerbitan KKPR, pelayanan pendidikan, dan pelayanan pelatihan.
“Pada kuartal I ini telah tercapai angka Rp 1.798.202.288.875 atau sekitar 20,10% dari pagu efektif,” tegasnya.
(RTG)
