MANADO, SpiritKawanua.com — Kantor Pertanahan Kota Manado melaksanakan Ekspos Hasil Data Fisik dan Data Yuridis Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario di Kota Manado, khususnya pada wilayah Kelurahan Titiwungen Selatan, Rabu (02/09/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, Jumalianto, A.Ptnh., M.M., serta dihadiri oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selaku instansi yang memerlukan tanah dan sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado, serta Kepala Kelurahan Titiwungen Selatan.
Dalam ekspos tersebut dibahas hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah bidang tanah yang terdampak pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario. Pembahasan mencakup data fisik dan data yuridis bidang tanah, termasuk spesifikasi data bangunan dan tanaman yang berada pada bidang tanah terdampak.
Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait kelengkapan dokumen dan pemberkasan masyarakat yang terdampak, sebagai bagian penting dalam memastikan data dan dokumen yang menjadi dasar tahapan Pengadaan Tanah telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ekspos ini, diharapkan terwujud kesamaan data dan pemahaman antara pelaksana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses Pengadaan Tanah Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Sario dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kantor Pertanahan Kota Manado berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan pengendali banjir, melalui proses pengadaan tanah yang profesional serta memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat terdampak.
(RTG)
