BOROKO, SpiritKawanua.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting TPID dan TP2DD, Senin 8 September 2026 di Boroko. Fokus utamanya mengendalikan inflasi cabai rawit dan mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi di 6 Puskesmas.
Kegiatan dipimpin Bupati Boltara Sirajudin Lasena. Hadir Deputi KPwBI Sulut Purwanto, Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin, serta unsur Forkopimda dan anggota TPID-TP2DD Boltara.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan komitmen Pemkab memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Dua komoditas yang jadi perhatian yakni cabai rawit dan beras premium.
“Produksi kita besar tapi masih terkendala alsintan saat panen serentak. Untuk itu kita dorong pengembangan varietas padi bersama IPB, penerapan teknologi Tabela dengan produktivitas hingga 10,03 ton per hektare, serta perluasan akses kredit alsintan bagi petani,” kata Sirajudin.
Dari sisi inflasi, Purwanto mengatakan tekanan harga masih berasal dari cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah. IPH Boltara untuk cabai rawit juga menunjukkan tekanan.
“BI bersama TPID mendorong penguatan 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strateginya lewat Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Kerja Sama Antardaerah,” ujar Purwanto.
Di sektor digitalisasi, Boltara mencatatkan Indeks ETPD Semester I 2026 sebesar 95,00% dan telah berada pada tahap digital. BI merekomendasikan peningkatan proporsi transaksi nontunai melalui QRIS, Mobile Banking, ATM, EDC, dan kanal lainnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan rompi TPID oleh KPwBI Sulut, launching QRIS untuk pembayaran retribusi di 6 Puskesmas BLUD, pemberian apresiasi kepada wajib pajak pembayar digital tertinggi, serta penyerahan bantuan pakan ternak kepada 10 kelompok tani.
Dengan sinergi ini, Pemkab Boltara menargetkan inflasi tetap terkendali dan layanan publik semakin mudah melalui digitalisasi.
(RTG)
