BITUNG, SpiritKawanua.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bitung terus berbenah untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven Wowor mengatakan pihaknya melakukan pembenahan di tiga lini: fisik gedung, kualitas pelayanan, dan digitalisasi aplikasi.
Steven menjelaskan, fisik gedung kantor sudah banyak diperbarui. Perubahan terbesar ada pada sistem pelayanan loket yang kini dimaksimalkan melalui pembinaan mingguan dari pejabat pengawas kepada setiap petugas. “Mulai dari masuk pintu sampai penyerahan hasil, kami pantau semua. Bahkan satpam kami latih supaya bisa memberi penjelasan awal dan mengarahkan masyarakat ke loket yang tepat. Tujuannya biar masyarakat tidak bingung dan tidak menunggu lama,” ujar Steven kepada SpiritKawanua.com di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).
Turun ke Kelurahan Benahi Sertipikat Lama
Untuk pelayanan di luar kantor, Steven mengatakan pihaknya turun langsung ke kelurahan untuk membenahi sertipikat kualitas 4, 5, dan 6 yang belum terpetakan. “Sertipikat lama yang belum diplotting dan belum diubah ke elektronik itu rawan tumpang tindih. Kalau dibiarkan, bisa jadi sumber masalah di kemudian hari. Jadi pejabat kami turun langsung ke lapangan,” jelasnya.
Sosialisasi juga digencarkan lewat Facebook, Instagram, dan YouTube. “Medsos itu cepat dan murah. Jadi kami manfaatkan untuk penyuluhan ke masyarakat,” tambah Steven.
Gercep 5 Hari dan Layanan Lewat Barcode
Terobosan utama ada pada aplikasi Gerakan Pengukuran Cepat (Gercep). “Waktu WBK dulu targetnya 7 hari. Sekarang kami update jadi 5 hari. Hari ke-5 langsung terbit, ditolak atau pemberian hak atas tanah,” kata Steven.
Petugas ukur dan panitia turun langsung ke lapangan untuk memastikan target waktu tercapai. Selain itu, masyarakat kini bisa mengakses aplikasi SIMPEL lewat barcode untuk mengunduh formulir permohonan kapan saja. Steven juga menyebut pihaknya akan membuka loket di Mall Pelayanan Publik Kota Bitung.
Review Kinerja Setiap Hari, Masyarakat Bisa Mengadu Lewat Aplikasi
Steven mengatakan evaluasi kinerja dilakukan setiap Senin sampai Jumat dan hasilnya terpampang di aplikasi SIGESIT.
“Setiap pekerja termonitor kinerjanya. Masyarakat juga bisa mengadu lewat aplikasi SIMPEL, ada barcode pengaduannya langsung,” tegasnya.
Soal biaya, Steven menekankan komitmen anti pungli. “Untuk permohonan pribadi yang perlu pengukuran dan peninjauan lapangan, memang ada pembiayaan konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Tapi itu sesuai aturan dan tidak masuk kas negara. Bukan pungli,” sebutnya.
“Kalau untuk balik nama, roya, SKPT, itu sama sekali tidak boleh ada pungutan. Malah itu jadi program prioritas kami, targetnya 1 hari kelar,” tutup Steven.
(RTG)
