MANADO, SpiritKawanua.com – Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulut bersama TP PKK Provinsi Sulut menggelar ajang strategis penguatan ketahanan pangan di Graha Gubernuran, Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang didukung penuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut ini dihadiri jajaran pengurus TP PKK kabupaten/kota se-Sulut.
Ketua TP PKK Sulut Anik Yulius Selvanus mengatakan Sulut memiliki potensi pangan lokal luar biasa, mulai jagung, sagu, beragam ubi, pisang, kelapa, ikan, sayuran hingga buah-buahan segar. Namun tantangan ke depan bukan hanya produksi.
“Tantangannya kita tidak cukup hanya menghasilkan pangan, tetapi juga harus mampu mengolah, mengembangkan, mengemas, memasarkan, dan meningkatkan nilai tambah,” ujar Anik.
Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat Sulut terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama. “Hingga saat ini ketergantungan masyarakat Sulawesi Utara terhadap beras sebagai sumber karbohidrat masih tergolong tinggi. Karena itu pola konsumsi pangan masyarakat perlu kita ubah melalui terobosan yang menumbuhkan kesadaran agar masyarakat menerapkan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman),” tegasnya.
Melalui Lomba Cipta Menu, bahan pangan alternatif dikreasikan agar lebih menarik. Pelaku UMKM juga akan mendapat pendampingan dan penyuluhan langsung dari BPOM agar produk memenuhi standar legalitas, mengantongi izin edar resmi, serta naik kelas menjadi Industri Kecil Menengah (IKM).
Sementara, Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya program ini punya dimensi makro dan mikro penting bagi kestabilan daerah.
“Lomba yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, ini bukan sekedar nanti adalah hanya ada kriteria penilaiannya saja, tetapi kontribusi nyata terhadap ketahanan pasokan dan juga kestabilan harga di daerah yang kita cintai ini,” ungkap Joko.
Ia menambahkan hilirisasi produk pangan lokal membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga, memberi nilai ekonomis lebih tinggi, serta berpotensi menumbuhkan sentra-sentra UMKM pangan baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah daerah, TP PKK, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, kemandirian pangan Sulut diharapkan makin kokoh sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan berkelanjutan.
(RTG)
