JAKARTA, Spirit kawanua.com – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan 2000 hunian tetap bagi korban bencana banjir Sumatera.
Para kepala daerah butuh dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk memastikan ketersediaan dan kejelasan status lahan.
“ATR/BPN harus ikut turun tangan membantu kepala daerah dalam menyiapkan lahan untuk hunian korban bencana. Kementerian ini yang paling mengetahui kondisi, peruntukan, dan status hukum lahan di wilayah terdampak,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
Masalah lahan kerap menjadi persoalan utama dalam percepatan pembangunan hunian pascabencana. Sebab tanpa kejelasan status lahan, proses pembangunan rumah bagi korban berpotensi tertunda dan berlarut-larut.
Ia juga meminta ATR/BPN berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar proses perencanaan dan pembangunan hunian tetap dapat berjalan terpadu dan efisien.
“Koordinasi ATR/BPN dengan Kementerian PKP sangat penting agar penyiapan lahan dan pembangunan rumah berjalan seiring. Jangan sampai rumah siap dibangun, tapi lahannya belum tuntas,” terangnya.
Pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat dan responsif, mengingat para korban bencana sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
“Kami berharap lahan untuk rumah hunian tetap ini bisa segera disiapkan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secepat mungkin dan para korban bencana bisa segera menempati rumah yang layak,” pungkasnya.
(RTG/*)
