MANADO, SpiritKawanua.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kegiatan sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Melalui sinergi yang kuat, seluruh pihak berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperkuat pengawasan, serta mendorong percepatan penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta mengikuti rangkaian kegiatan yang membahas strategi peningkatan integritas, pencegahan korupsi, serta optimalisasi pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, dan transparan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPK dan Pemerintah Daerah. Dengan semangat kolaborasi, pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya diharapkan dapat terus terwujud demi kesejahteraan masyarakat.
(RTG)
