MANADO, SpiritKawanua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPwBI Sulut) menggelar Dedicated Team Meeting (DTM) Sulut 2026 di Manado pada Kamis (21/5/2026). Forum ini menjadi ajang konsolidasi untuk mempercepat investasi sebagai kunci menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan global.
Kepala BI Sulut, Joko Supratikto, menegaskan investasi harus menjadi motor penggerak utama ekonomi Sulut, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Di tengah ketidakpastian global, investasi harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Kita tidak hanya bicara kuantitas, tapi kualitas investasi yang memberi nilai tambah tinggi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Joko.
Pertumbuhan Investasi Sulut Masih Tertinggal
Secara historis, pertumbuhan ekonomi Sulut memang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun data Triwulan I 2026 menunjukkan tantangan baru. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sulut baru tumbuh 3,25%, masih di bawah capaian nasional 4,10%.
Konsumsi pemerintah Sulut juga tumbuh 3,86%, tertinggal jauh dari angka nasional 7,89%. Di sisi fiskal, ruang gerak daerah makin sempit akibat penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga 20,33%. Ketergantungan APBD Sulut pada dana transfer bahkan mencapai 84,51%.
Untuk merespons itu, BI Sulut menekankan tiga agenda utama: penguatan fiskal daerah, sinergi pusat-daerah, dan peningkatan kualitas investasi.
“Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan digitalisasi, sekaligus memastikan program strategis nasional bisa berjalan efektif di daerah,” tambah Joko.
Target Investasi Rp12,1 Triliun, Skema KPBU Jadi Andalan
Sulut menargetkan investasi sebesar Rp12,1 triliun pada 2026, naik hampir 20% dari realisasi 2025 yang sebesar Rp10,1 triliun. Meski begitu, capaian Triwulan I 2026 baru Rp2,13 triliun, masih di bawah rata-rata periode sebelumnya.
“Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, investasi menjadi alternatif pembiayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Ini harus kita dorong bersama,” tegas Joko.
Untuk menggenjot investasi, BI Sulut mendorong skema pembiayaan inovatif seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran BUMN dan BUMD, serta optimalisasi aset daerah lewat kerja sama swasta. Skema ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka sumber PAD baru.
Beberapa proyek strategis yang sudah mendapat pendampingan BI Sulut antara lain KEK Likupang, kawasan industri perikanan di Sangihe, dan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Bolaang Mongondow yang telah menarik minat investor Jepang. Di Manado, proyek Angkutan Umum Massal Buy The Service (BTS) bahkan sudah masuk tahap kontrak operasional dengan pihak swasta.
Fokus di 4 Sektor dan Program Konkret Juni 2026
Sejalan dengan kebijakan nasional, BI Sulut bersama RIRU mengarahkan investasi pada empat sektor prioritas: hilirisasi, ketahanan pangan dan agroindustri, energi terbarukan, serta kesehatan.
Sebagai langkah konkret, pada Juni 2026 BI Sulut akan menjalankan tiga program utama: capacity building, klinik investasi, dan North Sulawesi Investment Challenge (NSIC). Tujuannya memastikan proyek daerah berstatus clean and clear agar lebih mudah menarik pendanaan global.
“Kuncinya ada pada sinergi. Kalau semua pihak bergerak bersama dan proyek disiapkan dengan matang, kami optimistis target investasi bisa tercapai dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Joko.
(RTG)
