MANADO, SpiritKawanua.com –Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis lintas instansi telah resmi dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026. Agenda penting ini melibatkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulut, dan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara.
Ketiga pucuk pimpinan lembaga tersebut hadir langsung untuk melegalisasi dokumen kesepakatan bersama. Pertemuan formal ini berjalan dengan khidmat dan menerapkan protokol kedinasan yang ketat.
Kolaborasi ini sengaja dilakukan untuk mendukung penuh kepastian hukum dalam proses sertifikasi tanah rumah ibadah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Masalah legalitas tanah tempat peribadatan sering kali memicu konflik sosial jika tidak ditangani sejak dini.
Melalui regulasi bersama ini, negara hadir untuk memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak umat beragama. Langkah preventif tersebut diambil demi menjaga stabilitas keamanan serta kedamaian antarumat beragama di daerah.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi sangat krusial mengingat masih banyaknya rumah ibadah yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya payung hukum yang jelas, potensi sengketa lahan di masa depan dapat diminimalisir secara maksimal.
Selain itu, kebijakan ini bertujuan mempercepat program strategis nasional dalam hal penataan aset keagamaan. Melalui skema ini, status hukum tanah rumah ibadah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Prosesi penandatanganan piagam kerja sama dilakukan secara bergantian oleh para kepala kantor wilayah dan disaksikan staf ahli. Setelah dokumen resmi ditandatangani, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergisitas yang kuat.
Langkah berikutnya adalah pembentukan tim teknis gabungan untuk mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup secara resmi dengan doa bersama demi kelancaran program ke depan.
(RTG)
