BITUNG, SpiritKawanua.com — Kantor Pertanahan Kota Bitung menghadiri kegiatan Rapa Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, Senin, 15 Juni 2026. Agenda strategis yang berlangsung di ruang rapat utama gedung wakil rakyat ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III. Selain unsur legislatif dan instansi agraria, sejumlah pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan isu pertanahan juga tampak hadir memenuhi undangan. Pertemuan ini sengaja digelar sebagai langkah responsif dalam mengurai berbagai dinamika sengketa tanah yang berkembang di tengah masyarakat.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan komunikasi yang sangat efektif untuk membahas berbagai hal pelik terkait permasalahan pertanahan di daerah. Melalui forum resmi tersebut, semua pihak diberikan ruang terbuka untuk memaparkan data, menyampaikan aspirasi, serta mencari akar masalah. Koordinasi lintas sektor ini dinilai sangat mendesak agar kebijakan yang diambil nantinya tidak tumpang tindih dan mencederai hak warga. Dialog interaktif pun berjalan dengan dinamis demi merumuskan solusi bersama yang berkeadilan dan memiliki payung hukum yang kuat.
Pembahasan isu agraria ini sengaja melibatkan gabungan tiga komisi DPRD sekaligus karena dampaknya yang luas menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan pembangunan wilayah. Langkah kolaboratif ini diambil agar proses pencarian solusi tetap berjalan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sinkronisasi antara fungsi pengawasan legislatif dan fungsi eksekutif Kantah, penyelesaian konflik lahan diharapkan bisa berjalan lebih cepat. Efisiensi penanganan sengketa di tingkat daerah kini menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas serta iklim investasi yang kondusif.
Melalui momentum forum ini, Kantor Pertanahan Kota Bitung berkomitmen penuh untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen sinergis ini dibangun demi mewujudkan sistem pelayanan pertanahan yang jauh lebih profesional, transparan, dan akuntabel di masa depan. Seluruh program strategis yang berjalan nantinya akan selalu diorientasikan pada perlindungan hak dan pemenuhan kepentingan masyarakat luas. Pihak lembaga pun berharap hasil dari RDPU ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.
(RTG)
